Lamongan, kabarindonesia.news // Proyek pembangunan jalan rabat beton di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, diduga mengalami penyimpangan spesifikasi teknis dan pengurangan volume pekerjaan.
Dari hasil pantauan tim awak media di lokasi proyek, terlihat bahwa pemasangan papan cor penahan semen pada sisi kanan dan kiri dimasukan kedalam tanah sehingga dari ukuran 15cm menjadi 10cm saja karena bagian tengah sudah ada bekas rabat beton lama yang dijadikan dasaran, Diduga hal ini sengaja dilakukan oleh oknum pelaksana untuk menciptakan kesan seolah-olah ukuran jalan telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
“Ini terkesan seperti upaya untuk mengelabui. Padahal besar kemungkinan itu dilakukan demi mengurangi volume pekerjaan dan meraih keuntungan pribadi,” ujar salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Warga tersebut juga tidak mengetahui proyek ini bersumber dari Dana Desa atau dari mana dan baru saja mulai dikerjakan. Namun, pada saat pelaksanaan di lapangan pada Rabu (25/9/2025), tidak terlihat adanya pengawasan dari Tim Pelaksana Pengelola Kegiatan (TPPK) maupun pengawas desa.
Papan informasi sengaja tidak dipasang untuk mengaburkan anggaran dari proyek ini berasal dari mana
Berdasarkan pengukuran visual tim media, ketebalan rabat beton pada bagian tengah jalan diduga hanya sekitar 10 cm, jauh dari standar teknis yang semestinya. Sementara bagian sisi kiri dan kanan terlihat lebih tebal, yang diduga sebagai upaya untuk mengelabui warga dan pihak pengawas.
Selain itu sebelum dilakukan pengecoran, yang secara teknis sangat tidak sesuai. Pekerjaan juga tidak menggunakan alas plastik secara penuh sebagai penahan air cor, sehingga berpotensi menyebabkan peresapan ke tanah dan melemahkan kualitas beton.
papan informasi juga tidak dipasang sehingga masyarakat tidak mengetahui proyek tersebut berasal dari anggaran apa
Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa pekerjaan dilakukan asal-asalan, tanpa mengindahkan standar mutu dan kualitas yang seharusnya dijaga dalam pembangunan infrastruktur desa.
Konfirmasi kami lakukan kepada kepala desa namun terkendala kepala desa hampir tidak pernah di kantor desa, saat ditemui dirumahnya pun tidak ada, dan kalaupun proyek ini menggunakan dana desa tentunya kepala desa harus mempertanggung jawab kan kenapa sampai terjadi hal tersebut.
Komentar