BOJONEGORO – Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang dipromosikan Pemkab Bojonegoro sebagai prioritas untuk memperkuat infrastruktur jalan dan jembatan, justru terbenam dalam polemik yang memprihatinkan. Seperti yang terjadi di Desa Mori, Kecamatan Trucuk, menjadi bukti nyata bahwa program ini belum mencapai tujuannya, bahkan malah memberatkan warga.
Banyak warga mengeluhkan jalan alternatif yang disediakan Pemdes Mori tidak layak digunakan sehari-hari. Jalan tersebut selalu becek dan licin, seringkali menyebabkan penggunanya terjatuh.
Warga Desa setempat yang menyebut dirinya Karso (nama samaran) mengaku anaknya terjatuh saat akan berangkat sekolah karena kondisi jalan yang parah. “Pihak desa tidak ada perhatian sama sekali untuk memperbaikinya,” ucapnya dengan nada kesal, Jumat (21/11/2025).
Selain kondisi jalan yang buruk, warga juga menemukan kejanggalan dalam proyek pembangunan jalan rigid. Satu di antaranya adalah volume tulangan besi stros yang diduga sudah dikurangi.
Seorang warga yang enggan menyebutkan nama mengaku telah mengukur tulangan besi tersebut, dan panjangnya hanya sekitar 90 cm. “Di tempat lain, saya lihat tulangan besi strosnya panjang 130-150 cm, dengan ketebalan beskos dan pedel sekitar 10-15 cm,” katanya.
Lebih menyakitkan, kabar bahwa Camat Trucuk akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ternyata hanya omongan kosong. Publik bahkan mulai menduga adanya konspirasi terselubung antara Camat Trucuk dan Pemdes Mori.
Warga Bojonegoro berharap Inspektorat segera turut campur tangan untuk mengaudit pekerjaan tersebut. Jangan sampai uang rakyat hanya menjadi “bancakan” bagi Pemdes Mori dan kroni-kroninya.
Pemkab Bojonegoro harus bertindak tegas segera, mengembalikan program BKKD sebagai instrumen pembangunan yang berpihak warga, bukan sarana keuntungan bagi segelintir orang yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat.
Komentar